Jumat, 13 Maret 2015

DAMPAK PENYAKIT GINJAL

Penyakit gagal ginjal termasuk salah satu penyakit yang progresif dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang besar baik bagi penderitanya maupun bagi masyarakat dan negara.
"Dampak penyakit ginjal ini sangat besar pengaruhnya terhadap sosial ekonomi penderita dan negara karena biaya mahal yang dikeluarkan untuk penanganan penyakit ini," ujar Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri), dr. Dharmeizar, Sp.PD-KGH, dalam siaran pers tentang Hari Ginjal Sedunia, di Jakarta, Kamis.
Sementara itu, lanjut dia, masyarakat yang hidup di negara dengan akses pelayanan kesehatan yang rendah menghadapi risiko terbesar terhadap dampak penyakit ginjal dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk terapi penyakit tersebut sangat tinggi.
Menurut Dharmeizar, jika penyakit ini dapat dicegah sejak awal, maka biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pengobatan dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas kesehatan lain misalnya membangun puskesmas dan melengkapi obat-obatan dan vaksinasi.
Oleh karena itu, lanjut dia, penyebaran informasi dan edukasi mengenai kesehatan ginjal menjadi hal yang sangat penting mengingat upaya pencegahan sudah harus dimulai sejak dini.
Data Internasional menyebutkan, sekitar 10 persen dari populasi dunia menderita Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dan diprediksikan akan meningkat hingga 17 persen pada dekade selanjutnya.
Penyakit Ginjal Kronik saat ini pun telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai masalah kesehatan serius dunia. Di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit ginjal kronik di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Hasil studi epidemiologi Pernefri tahun 2005 menunjukkan, sebanyak 12,5 persen dari masyarakat diketahui mengalami penyakit ginjal kronik. Berdasarkan data PERNEFRI, sampai tahun 2012 pasien yang mengalami PGTA mencapai 100.000 pasien.
"Kami berharap dengan diadakannya edukasi mengenai penyakit ginjal ini, penderita dan negara dapat terhindar dari dampak besar akibat penyakit tersebut," pungkas Dharmeizar.
Langkah Agar Ginjal Sehat
Terdapat delapan langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal, menurut Guru Besar Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. Parlindungan Siregar, Sp. PD-KGH.
Ke delapan cara ini yakni, menjaga badan tetap bugar dan aktif berolah raga, menjaga kadar gula darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, mengkonsumsi makanan sehat.
Kemudian, menjaga berat badan tetap ideal, mengonsumsi air yang cukup, tidak merokok, tidak mengkonsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang serta memeriksa fungsi ginjal secara berkala.
Parlindungan menambahkan, air berperan dalam hal mengurangi kemungkinan timbulnya batu saluran kemih bagi mereka yang berpotensi terkena batu saluran kemih karena faktor keturunan.
Air juga berperan mencegah infeksi saluran kemih. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan ginjal, masyarakat dihimbau untuk minum air putih yang cukup.
Pada orang yang sehat dan aktif, dengan minum setidaknya 2 liter sehari maka jumlah urin yang dikeluarkan akan bertambah sehingga mengencerkan zat-zat pembentuk batu, demikian Parlindungan Siregar.

ALASAN TIDAK PAKAI HP SAAT ISI BBM DI SPBU


Selain mengeluarkan frekwensi yang cukup tinggi, ternyata HP juga mengeluarkan bunga api (meskipun kecil sekali, hanya seukuran 1 mikron. 1 mikron = 1/100 mm). Percikan api ini timbul disekitaran antena koil, akibat beda potensial tegangan yang cukup tinggi.
LED (Light Emitting Diode) yang dipakai pada HP berbeda dengan LED yang dijual di pasaran elektronika. LED pada HP ternyata ‘telanjang’ (langsung terlihat filamen diodanya kontak dengan udara bebas) beda dangan LED toko yang diberi selubung tabung dari plastik sehingga filamennya terlindung.
Pada saat LED menyala, maka akan timbul pijar. Nah pijar dan percikan api dari koil tadi yang kadang-kadang membuat orang jadi berpikir paranoid meledak.
Percikan api dan LED tersebut sebenarnya tidak cukup untuk menyulut uap bensin (benzena C4H8O12) di udara terbuka. tapi Lain cerita jika udara yang ada sudah cukup jenuh sekali dengan uap bensin tersebut.
Jika cukup jenuh, maka uap bensin tersebut akan dapat terbakar oleh percikan yang cukup kecil tersebut. Efeknya ya ledakan, (jadi tidak ada salahnya kita tidak menggunakan HP saat pengisian bahan bakar).
Semoga bermanfaat.

sumber : humas polda metro jaya

UUD 1945 AMANDEMEN KE-4

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945


PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)


BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)


BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*** )
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** )
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** )
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** )
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)


Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.*)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal l6
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)


BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus****)


BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)


BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** )
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** )
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** )
(7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** )

Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.** )

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** )

Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* )
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* )
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* )
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)


Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** )
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.** )
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** )
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*** )
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** )
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*** )

Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** )
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** )
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)


BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** )
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** )
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*** )
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*** )


BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***


BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23 E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** )
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** )
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )

Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** )

Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** )
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)
BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)

Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*** )
(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** )
(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.*** )

Pasal 24C***
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** )
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** )
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang


BAB IXA**)
WILAYAH NEGARA
Pasal 25****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.** )


BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** )
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.


BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** )

Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** )
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
(1) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** )
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** )

Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** )
(1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )

Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** )
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** )


BAB XI
A G A M A
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.


BAB XII
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** )
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.** )


BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** )
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** )
BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )


ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** )
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** )
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)
Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )
Ditetapkan di Jakarta
Pada tangal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :
Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;
- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

RUPIAH TAMBAH MELEMAH, NEGARA TAMBAH UNTUNG, BEGITUKAH?

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro dalam Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Terkini di Gedung Frans Seda Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3/2015), Bambang mengungkapkan, setiap rupiah melemah akan memberikan berkah bagi anggaran negara. Pasalnya, pelemahan tersebut akan memberikan surplus dalam neraca perdagangan.
“Pelemahan Rp 100 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam kurs kita, justru akan menciptakan tambahan surplus ke anggaran. Jadi pelemahan tidak membahayakan anggaran,” ungkapnya seperti dikutip Liputan 6.
Bambang menambahkan setiap nilai tukar rupiah tertekan Rp 100 per dolar AS, kontribusi tambahan surplus ke Anggaran Pendapatan Negara (APBN) mencapai Rp 2,3 triliun. Meskipun bisa memperoleh keuntungan, Bambang enggan jika pemerintah disebut ingin mencari keuntungan dari kondisi pelemahan kurs rupiah sejak tahun lalu.
Menurut dia, akibat tekanan kurs rupiah, harga sejumlah material atau bahan baku untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Perhubungan mengalami penurunan.  “Banyak harga material yang sudah turun, seperti material infrastruktur di Perhubungan. Penyusutannya cukup jauh karena ekonomi dunia sedang slow down,” jelasnya.
Selasa (10/3/2015), menunjukkan nilai tukar rupiah masih berada di kisaran 13.050 per dolar AS. Pada pembukaan perdagangan, rupiah berada di level 13.050,80 per dolar AS. Rupiah pun bergerak fluktuaktif hingga siang di kisaran 13.047 per dolar AS hingga 13.065 per dolar AS.
Tentu saja pernyataan Menteri Keuangan ini ditanggapi sinis masyarakat. Secara bodon, Abdurrahman Ibnu Zaini berkomentar, “Wow,,, kalau benar begini, buat saja rupiah kita menjadi ancur-ancuran hingga senilai Rp20.000/dollar. Dengan begini maka RI akan untung sebesar Rp 2,3T * 80 kali lipat = 184T!”
“Nilai untung ini hampir sama dengan jumlah utang yang dibuat pemerintahan Joko selama beberapa bulan ini, yakni sekitar 200T (nilai utang era Joko dalam beberapa bulan ini kabarnya berkali lipat dari jumlah utang era Soeharto selama 32 tahun)! Jadi, Joko tak payah berutang lagi, cukup ancurkan saja rupiah,” sindirnya.
SUMBER : LIPUTAN6.COM

PENYEBAB PENYAKIT GINJAL KRONIS

Penyakit ginjal kronis kini semakin banyak diderita masyarakat. Survei Perhimpunan Nefrologi Indonesia menunjukkan, 12,5 persen dari populasi mengalami penyakit ini. Hipertensi dan diabetes diketahui menjadi pemicunya.
Awalnya, kerusakan ginjal tidak bergejala sehingga tak langsung diobati. Padahal, gangguan ginjal bisa mengakibatkan penurunan fungsi ginjal, dan di tahap lanjut membutuhkan cuci darah (dialisis).
Menurut paparan Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI), dr. Dhameizar, Sp.PD-KGH, jumlah pasien dari hasil cuci darah (dialisis) akibat PGK kebanyakan dipicu oleh hipertensi dan diabetes.
“Jumlah pasien yang menjalani dialisis akibat hipertensi dan diabetes mencapai 60 persen,” kata Dhameizar dalam acara Peringatan Hari Ginjal Sedunia 2015: ‘Ginjal Sehat untuk Semua’ di Kuningan, Jakarta (12/3/15). Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh tiap hari Kamis minggu kedua bulan Maret.
Meskipun masih ada faktor lain yang bisa memicu PGK pada seseorang, namun Dhmeizar menuturkan dua penyakit ini bisa menjadi gejala klinis penyakit ginjal. Tak hanya itu, adanya batu ginjal dalam saluran kemih turut memicu penyakit tersebut.
Guru Besar Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) DR. dr. Parlindungan Siregar, SP. PD-KGH menjelaskan penyakit ginjal kronis kerap disebut sebagai ‘the silent disease’.
“Penyakit ini baru diketahui orang kebanyakan sudah mencapai stadium 3-4, pasien heran saat disuruh cuci darah karena tidak tahu sudah terkena penyakit ginjal sebelumnya,” terang Parlindungan.
PGK dikenal sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apabila sudah mengidap gangguan ginjal kronis, penderita tidak bisa kembali ke kondisi semula. Kerusakan akan terus berjalan dari stadium satu hingga stadium lima (akhir).
“Jangan sampai orang yang berisiko kena PGK, yakni yang memiliki diabetes, batu ginjal, atau hipertensi masuk ke dalam tahap awal. Kalau sudah masuk stadium 1, sudah tidak bisa disembuhkan dan (pengobatan) itu hanya bisa memperlambat prosesnya,” tegas Dhamaizar.
Sampai tahun 2012, pasien yang mengalami PGK stadium akhir sudah mencapai 100.000 pasien. Penyakit ini membutuhkan biaya amat tinggi, terutama untuk biaya cuci darah atau transplantasi ginjal. Karenanya, mencegah lebih baik dari pada mengobati.
Menjaga kondisi ginjal bisa dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat. Kebiasaan yang memicu kondisi diabetes dan hipertensi perlu diwaspadai.
“Kita harus menjaga tubuh tetap bugar dan sehat, memonitor kadar gula darah rutin (bila ada genetik diabetes melitus), memonitor tekanan darah (bila ada potensi hipertensi), mencegah kegemukan atau obesitas, menjaga asupan air, menghindari rokok, menghindari konsumsi obat penghilang nyeri otot dan sendi, memonitor fungsi ginjal secara teratur bila ada faktor risiko,” kata Parlindungan.
Dharmaizar menambahkan, menjaga kesehatan ginjal bisa dilakukan pula dengan cukup meminum air, banyak mengonsumsi makanan berserat, dan mengurangi lemak.

AIR OKSI ADALAH SALAH SATU SOLUSI HIDUP SEHAT


KENAPA HARUS AIR OKSI UNTUK KONSUMSI AIR MINUM SETIAP SAAT?


Perbedaan Air Mineral, Air Oxygen dengan Air Hexagonal

Akhir-akhir ini pasar industri air minum dalam negeri, di ramaikan oleh munculnya 2 jenis air terbaru, yaitu air beroksigen dan air Hexagonal.
Kehadiran produk-produk air ini tentu saja mengundang rasa penasaran di banyak kalangan, hingga diantara mereka banyak yang bertanya apa bedanya antara air yang beroksigen dan air Hexagonal dengan air biasa ???.
Secara struktural, ketiga jenis air di atas memiliki kesamaan, yaitu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen (H2O). Jadi sebenarnya semua jenis air yang ada di dunia ini mengandung oksigen. Dan sebenarnya kebutuhan Oksigen untuk tubuh kita, kita dapat bukan dari air tetapi dari Udara yang kita hirup. Tulisan ini adalah sedikit pengetahuan tentang air Hexagonal yang memiliki banyak perbedaan di bandingkan dengan kedua jenis air yang lain.
Pada dasarnya jenis air dibagi dlam dua kategori.
1. Air pentagonal
2. Air Hexagonal
AIR PENTAGONAL / Segi Lima ( molekul atom nya tak stabil dan tak beraturan )
Air biasa (air minum kemasan bukan RO) dan Air ber Oxygen (di pasaran biasa disebut air RO) adalah dua jenis air yang termasuk dalam kelompok AIR PENTAGONAL. Perbedaan yg mencolok terdapat dalam kandungan Oxygen terlarutnya dan kandungan mineral. Karena pada pembuatan air ber oxygen, oxygen di paksa masuk kedalam air dengan tekanan dan suhu tertentu.
Air ber Oxygen / RO (air murni tanpa kandungan mineral).
Pada umumnya kelarutan oksigen dalam AIR PENTAGONAL sangat rendah, pada suhu 20 derajat Celsius kelarutan oksigen dalam tekanan 1 atm sekitar 0.0045 mg atau O2/100 mg air. Apabila di tambahkan oksigen ke dalam air dengan cara dipaksa, air secara perlahan akan melepaskan oksigen itu kembali. karena itu jangan terlalu lama menyimpan air beroksigen, karena ia akan berubah kembali menjadi air biasa walaupun disimpan dalam botol tertutup, karena oksigen dapat menembus botol kemasan plastik (polimer) yang berpori halus sekalipun.
Air biasa (air minum kemasan bukan RO).
Produk ini terlahir karena kebutuhan manusia akan air yang bersih dan sehat (mengandung mineral), bukan hanya sekedar pelepas dahaga. Air memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan derajat kesehatan, karena sekitar 70 % tubuh kita adalah air dan pengaruhnya terhadap kesehatan cukup besar. Apabila air yang kita konsumsi berkualitas buruk, maka kesehatan kita pun menurun. Dan sebaliknya, jika air yang kita konsumsi berkualitas baik maka kesehatan kita akan meningkat.
AIR HEXAGONAL / Segi Enam ( molekul atom nya stabil dan beraturan )
Air Hexagonal seperti halnya air biasa, terbentuk atas susunan H2O. yang membedakan air ini dengan air biasa atau air yang ber Oxygen adalah Formasi kelompok molekul H2O nya. Rangkaian tersebut terjadi karena ada sejumlah gaya yang bekerja sehingga memungkinkan molekul H2O membentuk formasi yang khas.
Pada air biasa dan air yang beroksigen hanya lima molekul H2O yg berkelompok membentuk formasi pentagonal, selanjutnya kelompok-kelompok tersebut membentuk rangkaian berupa air yang kita jumpai sehari-hari. pada air Hexagonal, enam molekul H2O berkelompok membentuk formasi heksagonal (segi enam) fenomena ini terjadi karena air di pengaruhi oleh gelombang magnet dan radiasi elektrik tertentu (gelombang panjang infra merah).
Tekait dengan perbedaan struktur tersebut, Air dikelompokan menjadi dua jenis :
1. BOUNDING WATER
Adalah air dengan formasi rangkaian molekul H2O yang cenderung membentuk kelompok besar dan tidak stabil air jenis ini biasanya membentuk formasi pentagonal antara lain air mineral kemasan, ukuran (H2O) 36-46. air kran, ukuran (H2O) 50-60. air tanah, ukuran (H2O) 70-80 serta air tercemar dan air rebusan, ukuran (H2O) 200-300.
2. CLUSTERED WATER
Adalah air dengan formasi rangkaian molekul H2O yang cenderung membentuk kelompok kecil dan stabil misalnya air Heksagonal, ukuran (H2O)6. Secara alami air heksagonal terdapat di alam namun, keberadaannya semakin langka karna pencemaran di muka bumi yang semakin parah. Tetapi dengan kemajuan teknologi kita mampu membuat air heksagonal.
MANFAAT AIR HEKSAGONAL
Air heksagonal memiliki perbedaan dengan air biasa. perbedaan ini berpengaruh terhadap perjalanan reaksi biokimia. Sifat air ini, yang membentuk kelompok kecil dan stabil, sangat menguntungkan untuk kesehatan tubuh manusia. ia lebih mudah masuk kedalam sel, mengaktifkan proses metabolisme sel, dan mengahasilkan lebih banyak energi, selanjutnya dia juga lebih efektif melarutkan dan membuang zat sisa metabolism
yang berupa racun bagi tubuh. Cairan tubuh manusia terdiri atas tiga golongan, air heksagonal menempati porsi terbesar yaitu 62% sedangkan air pentagonal 24% dan sisanya 14% berbentuk tehtahedral yang terkait satu sama lain membentuk rantai. oleh karna itu tubuh kita sangat membutuhkan air heksagonal. penurunan air heksagonal dalam tubuh hingga 50-60% akan menyebabkan kematian.
Bahan pengawet dan pewarna makanan, anti biotik, logam berat pada ikan tercemar, residupestisida pada buah dan sayuran, radiasi alkohol, stres serta depresi, dapat merusak air heksagonal yang telah ada dalam tubuh sebelumnya dan meningkatkan volume air pentagonal di dalam cairan tubuh. Bahkan faktor-faktor tersebut bisa secara langsung memicu terbentuknya sel kanker. Bila sel kanker ini mati pengaruhnya bagi tubuh tidak berbahaya tapi jika sel itu tetap hidup ia akan mempengaruhi sel lainnya sehingga kanker makin meluas.
Keberadaan air heksagonal yang cukup dalam tubuh, sangat baik bagi kesehatan tubuh. ia dapat meningkatkan kualitas cairan sel tubuh, memberikan lebih banyak energi pada sel, membantu melindungi inti sel dari zat sisa metabolisme, meningkatkan kemampuan sel untuk menetralisir dan membuang toksin, meningkatkan kandungan oksigen, meningkatkan daya serap terhadap zat gizi serta meningkatkan kemampuan sel untuk memperbaiki diri.

Kamis, 12 Maret 2015

Gejala Depresi yang Sering Dialami Tapi Tak Disadari


Sedih dan merasa hidup penuh dengan tekanan umumnya dikaitkan dengan depresi yang dialami seseorang. Meskipun, selain tanda-tanda seperti itu, ada pula beberapa gejala depresi yang kerap tak disadari dan bisa membuat Anda terkejut.
Apa saja? ini dia gejala depresi yang cukup mengejutkan dan bisa dialami setiap orang, seperti dirangkum pada Sabtu (24/1/2015).




1. Lebih peka terhadap rasa sakit
Richard Kravitz, MD, MSPH, profesor penyakit dalam di University of California menuturkan depresi dan rasa sakit memiliki jalur biologis dan neurotransmitter yang sama. Sehingga, orang yang depresi akan lebih peka dengan rasa sakit yang dialami.
Studi di Kanada menemukan 75% orang yang depresi empat kali lebih mungkin mengalami nyeri punggung dan leher yang kaku secara intens dibanding mereka yang tidak depresi.
"Ketika Anda berada dalam kondisi psikis yang tidak baik, Anda cenderung bisa mendengarkan tubuh dan lebih peka sehingga ketidaknyamana bisa lebih terasa," tutur Kravitz.
2. Berat badan terus naik
Meskipun makanan tertentu bisa memberi efek menenangkan dan meningkatkan kadar serotonin pada otak, tetapi lama kelamaan emotional eating hanya membuat tubuh makin menggemuk. Lagipula, emotional eating pun tidak terlalu memberi perubahan signifikan untuk mengatasi depresi yang dialami.
Studi dalam jurnal Obesity mengungkapkan tingginya kadar stres dan depresi membuat seseorang sulit menurunkan berat badan. Meskipun di sisi lain depresi juga bisa membuat seseorang sulit menurunkan berat badannya.
3. Mudah marah
Studi tahun 2013 yang dipublikasikan di jurnal JAMA Psychiatry menyebutkan 54% orang dengan depresi sering mengungkapkan rasa mudah marah, cenderung bermusuhan, berdebat, dan emosi yang tinggi.
"Jika awalnya kondisi psikis Anda sudah tidak baik, ketika mendengar sesuatu yang sedikit tidak tepat saja akan segera menyulut kemarahan dan rasa frustasi Anda," kata psikolog klini Simon Rego, PsyD.
4. Hanya terpaku pada media sosial
Beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa orang yang mengakses media online secara impulsif dan memiliki interaksi di dunia maya yang lebih banyak, kemungkinan besar sedang merasa tertekan.
Sebab, dikatakan Rego yang bersangkutan bisa merasa kehilangan sahabat atau teman di dunia nyata. Mengakses media sosial dengan impulsif pun bisa terjadi karena seseorang mengalami masalah serius yang membuat ia frustasi.
5. Sering melamun
Psikolog dari Harvard University menunjukkan bahwa seseorang akan merasa paling bahagia jika berpikir tentang apa yang ia alami saat itu. Sedangkan, memikirkan masa lalu atau masa depan akan membuat sedih, cemas, dan tidak bahagia.
Meski melamun disebut-sebut bisa menjadi cara untuk menemukan ide yang kreatif, tapi kondisi ini lebih sering dialami oleh mereka yang suasana hatinya sedang tidak baik.
6. Tidak memiliki motivasi
"Meski kadang malas lumrah dialami banyak orang, tapi ketika Anda tak bersemangat melakukan apa-apa, bisa jadi Anda tengah depresi. Bangun pagi, bekerja, olahragam, bergaul, bahkan makan pun Anda jadi enggan dan tidak ada gairah," terang psikolog klini Simon Rego, PsyD.
Menurut Rego, hal inilah yang membuat seseorang tampak menyendiri, cenderung dingin, dan menarik diri dari lingkungan.
7. Sulit berpikir
Ketika mengalami depresi, otak bisa sulit fokus hingga memutuskan hal-hal yang kecil saja bisa membuat Anda kewalahan. Padahal, penelitian di Colombia University mengungkapkan rata-rata seseorang membuat keputusan dengan sadar diri sebanyak 70 kali.
"Hanya memilih akan sarapan dengan roti atau nasi, tidur pakai piyama atau kaos, hal-hal kecil seperti itu sudah menjadi masalah besar untuk Anda ketika merasa depresi," kata Rego.
8. Jarang menyisir rambut
Survei di tahun 2014 terhadap lebih dari 10.000 orang menunjukkan 61% orang yang mengalami masalah kesehatan mulut yang buruk dilaporkan mengalami depresi. Ketika depresi dirasakan, mereka pun cenderung cuek dengan penampilannya.
Hal-hal yang biasanya dilakukan untuk mendukung penampilan misalnya menyisir rambut, memakai bedak, atau merapikan baju pun jadi jarang dilakukan.
h